MEMBAKAR BUKAN SEBAGAI KEARIFAN LOKAL

Berbagai upaya sebenarnya juga telah dilakukan dalam mengantisipasi kebakaran. Antara lain dengan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya betapa pentingnya melestarikan hutan. Penyebarluasan informasi ini dilakukan secara langsung bertatap muka masyarakat dan aparat lokal, melalui iklan layanan masyarakat di media masa, pembagian poster dan leaflet tentang upaya pengendalian kebakaran hutan, papan-papan peringatan tentang kebakaran hutan, pelibatan tokoh masyarakat sebagai petugas pengamanan di lapangan. Upaya mengurangi ketergantungan secara ekonomi terhadap hutan juga telah dilakukan melalui beberapa program pemerintah antara lain melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR), dimana masyarakat melalui kelompok tani dibantu dana untuk mengelola sebuah persemaian sampai penanamannya. Mereka menentukan sendiri jenis tanaman yang akan diproduksi sesuai keperluan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan sekaligus berfungsi sebagai tanaman konservasi. Sayangnya upaya ini berbagai upaya belum cukup maksimal untuk mengendalikan kebakaran hutan.

Pada saat terjadi kebakaran petugas kehutanan juga telah berusaha keras untuk memadamkan api. Petugas kehutanan bahu-membahu bersama masyarakat dan mahasiswa pecinta alam yang kebetulan berada di lokasi kebakaran. Sarana prasarana dan sumber daya yang dimiliki Manggala Agni juga telah dikerahkan secara maksimal. Tetapi dengan cuaca yang terik dan angin yang berhembus sangat kencang dengan arah yang berubah menyulitkan proses pemadaman. Titik api begitu cepat menyebar sampai ke lokasi-lokasi yang sulit untuk diakses, tidak sebanding dengan kekuatan tenaga pemadam yang ada, sehingga akhirnya hasil suksesi alam dan rehabilitasi yang telah dilakukan dengan cepat terbakar dan berubah  menjadi lahan yang sangat gersang.

Kebakaran hebat yang berdampak pada “teror asap” baik di tingkat lokal maupun nasional ternyata juga melanda beberapa wilayah di negeri ini. Misalnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatra Utara, Jambi dan sebagainya. Meskipun tidak sebesar tahun 2011 dampak dari kebakaran hutan tahun ini cukup dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Beberapa waktu terakhir Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura dan kota-kota di sekitarnya sering diliputi oleh kabut asap. Hal ini dikhawatirkan dampaknya juga akan sampai ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan apabila hal ini berlanjut maka seperti biasanya negara tetangga akan berteriak karena mendapat asap kiriman dari Indonesia. Masalah klasik ini muncul ketika musim kemarau tiba. Meskipun sebenarnya yang terbakar bukan hanya kawasan hutan, sampai saat ini menjadi fokus kambing hitam adalah institusi yang menangani kehutanan. Data-data terakhir menunjukkan bahwa hot spot yang terpantau dari satelit NOAA adalah berada di luar kawasan hutan.

Kebakaran hutan dan lahan antara lain disebabkan oleh aktivitas membakar untuk keperluan perkebunan, perladangan maupun pertanian. Di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan membakar juga digunakan untuk memudahkan aktifitas perburuan beberapa jenis satwa di kawasan hutan. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai cara yang paling mudah dan mudah untuk menumbuhkan makanan ternak (ilalang) yang segar, seperti yang sampai saat ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat di sekitar Waduk Riam Kanan. Kebakaran hutan dan lahan dapat juga disebabkan oleh faktor alam. Diantaranya adalah petir, gesekan ranting dan dahan yang menimbulkan percikan api dan merembet ke kawasan di sekitarnya, fenomena El-Nino. Faktor alam yang lain adalah adanya tingginya kandungan batubara di bawah tanah yang berpotensi menimbulkan api dan membakar bahan-bahan yang mudah terbakar di atasnya. Namun demikian berdasarkan pengalaman penulis ketika menangani permasalahan kebakaran hutan faktor pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah aktifitas manusia yang sengaja membakar untuk kepentingan tertentu.

Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan baik dari aspek finansial dan non finansial tidaklah sedikit, berupa kerusakan sumber daya hutan dengan segenap ekosistemnya. Dampak lain yang ditimbulkan adalah teror asap yang menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Jumlah penderita penyakit ISPA, asma, pneumonia, iritasi mata dan kulit di berbagai wilayah yang terkena dampak kebakaran hutan meningkat secara signifikan. “Teror asap” juga mampu melumpuhkan sebagian sendi-sendi perekonomian. Betapa tidak, transportasi udara, darat dan perairan menjadi terganggu. Beberapa bandara kadang-kadang harus ditutup untuk beberapa waktu atau beroperasi terbatas dengan alasan keselamatan. Jadwal penerbanganpun terpaksa dihentikan atau ditunda. Operator penerbanganpun kemudian mengklaim mengalami kerugian akibat “teror asap” ini. Bahkan beberapa kecelakaan transportasi air dan darat telah terjadi akibat terbatasnya jarak pandang. Bukan hanya itu saja, dunia pendidikan juga mengeluh dan dibuat pusing lantaran asap yang begitu pekat cukup menggangu aktivitas di sekolah-sekolah, sehingga lagi-lagi dengan alasan kesehatan aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan.

Dampak kebakaran hutan dan lahan khususnya “teror asap” tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar hutan. Masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan hutanpun tidak luput dari dampak. Beberapa waktu lalu Malaysia, Singapura dan negeri tetangga lainnya merasa terusik dengan “teror asap” dari Indonesia yang secara rutin diterima pada saat musim kemarau tiba. Yang lebih memprihatinkan adalah negara tetangga telah terlanjur memvonis pemerintah Indonesia tidak mampu mengatasi rutininitas bencana ini. Pemerintah melalui berbagai kesempatan telah meminta maaf kepada para penguasa negeri tetangga atas kebakaran hutan dan lahan yang secara rutin terjadi.
Sebenarnya pemerintah tidak tinggal diam dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Departemen Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 7501/Kpts-II/2002 tanggal 7 Agustus 2002 telah menetapkan pengendalian kebakaran hutan sebagai salah satu dari 5 kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam program pembangunan nasional. Sebagai tindaklanjutnya Departemen Kehutanan telah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) dengan nama Manggala Agni (GALAAG). Manggala Agni dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain terkait selama ini secara gigih telah telah berupaya memadamkan titik-titik api di lapangan. Manggala Agni juga menjadi model dan stimulator bagi semua stakeholder dalam pengembangan kelembagaan pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Saat ini di wilayah Kalimantan Selatan telah dibangun 3 Manggala Agni yaitu di Batulicin, Pelaihari dan yang baru saja beroperasi adalah yang dibangun di Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang bersiaga mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 16 Tahun 2011 tanggal 30 November 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Inpres ini ditujukan kepada satu menteri koordinator, delapan menteri, Jaksa Agung, Kepala Polri, Panglima TNI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, para gubernur serta para bupati/walikota ini berisi tentang, empat perintah. Pertama, melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan/lahan, penanganan dan pemulihan pasca kebakaran. Kedua, para pimpinan kementerian/lembaga serta kepala daerah agar melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, meningkatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan untuk turut mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Keempat, meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi tegas pada perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Pada kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar tahun 2006 lalu bom-bom air telah dijatuhkan ke sejumlah kawasan hutan yangjuga terbakar. Pemerintah Indonesia yang dimotori oleh Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan TNI AU (Tentara Nasional Angkatan Udara) juga telah menggunakan teknologi hujan buatan untuk memadamkan api. Pemerintah Indonesia juga mendatangkan pesawat khusus dari Rusia yang memiliki kapasitas membawa air dalam volume cukup besar (terbesar di dunia saat ini) sehingga diharapkan lebih efektif dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu semua diperlukan rupiah tidak sedikit. Sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan daripada harus memadamkannya.Upaya pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sudah cukup banyak tetapi kebakaran hutan dan lahan tetap saja masih menjadi bencana rutin tahunan. Akibatnya “teror asap” tetap masih saja menyelimuti sebagian negeri ini bahkan sampai ke negeri tetangga khususnya Malaysia dan Singapura sebagai Negara tetangga terdekat. Bahu membahu antara pemerintah (aparat sipil dan militer), lembaga non pemerintah dan maupun masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan belum memberikan hasil yang maksimal.

Mengapa hal itu terjadi?

Memadamkan kebakaran hutan dan lahan memang bukan tanpa hambatan. Luasnya kawasan yang terbakar dan lokasi hot spot yang sulit dijangkau, tidak seimbang dengan kekuatan personil, peralatan yang tersedia dan keterbatasan teknologi pemadaman. Apalagi membakar juga menjadi sudah menjadi tradisi dan budaya sejak lama dalam mempersiapkan lahan untuk kegiatan perladangan, pertanian, peternakan dan perkebunan atau sekedar membersihkan lahan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan dampak membakar juga masih sangat rendah juga menyebabkan aktivitas membakar dilakukan seperti tanpa beban. Yang penting dapat mempersiapkan lahan dengan cara instant, dan murah adalah sudah cukup. Konon membakar dianggap sebagai salah satu kearifan lokal.

Adanya pola pikir yang berkembang dalam masyarakat bahwa bertanggung jawab sepenuhnya atas “teror asap” adalah instansi kehutanan juga kurang tepat. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan selalu dilimpahkan kepada instansi kehutanan baik di pusat maupun di daerah untuk mengatasinya. Fakta di lapangan menunjukkan “teror asap” banyak dihasilkan dari kebakaran yang terjadi di kawasan non kehutanan seperti misalnya pada kawasan yang perkebunan, pertanian, perladangan dan tidak jarang pada kawasan yang berdampingan dengan pemukiman penduduk. Dengan demikian sudah semestinya instansi-instansi yang terkait harus pro aktif ikut mengatasi “teror asap”, tidak sekedar dibebankan kepada instansi kehutanan.

Kementerian Kehutanan melalui alokasi DAK Bidang Kehutanan 2012 merespon kejadian kebakaran hutan yang terjadi secara rutin di beberapa wilayah di Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatra. Antara lain dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana pengamanan hutan yang diarahkan pada pengadaan alat-alat pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2012 Tahura Sultan Adam mendapatkan alokasi dana dimaksud dan direncanakan akan dipergunakan untuk pembelian alat-alat pengendalian kebakaran seperti jet shooter, pompa apung, kepyok, host, penampung air, embung air dan sebagainya. Dengan pengadaan sarana prasarana ini diharapkan dapat  mengantisipasi lebih dini apabila terjadi kebakaran di dalam kawasan Tahura Sultan Adam.

Lantas apa yang perlu dilakukan dalam konteks lokal maupun nasional? Dalam mengatasi “teror asap” ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah sejak dini harus memberikan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat betapa pentingnya memelihara keberadaan hutan baik manfaat ekonominya maupun konservasi. Juga harus ditekankan bahwa daerah-daerah yang berdampingan dengan kawasan hutan pada musim kemarau sangat rawan kebakaran, sehingga pembakaran semestinya tidak diperbolehkan sama sekali walaupun diperuntukan bagi penyiapan lahan pertanian dan lainnya. Masyarakat dan pihak terkait lainnya juga perlu dibekali dengan teknologi penyiapan lahan tanpa bakar yang murah dan terjangkau.

Kedua, upaya-upaya mengatasi “teror asap” tidak hanya bersifat reaksioner apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tetapi seharusnya juga ditekankan pada upaya-upaya preventif seperti misalnya menyiapkan kantong-kantong air pada kawasan rawan kebakaran sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pembentukan masyarakat peduli api sekaligus difasilitasi dengan sarana pendukung dan operasionalnya di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran hutan. Disamping itu juga perlu adanya pola insentif dan disinsentif bagi wilayah-wilayah yang sering memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan. Artinya, bagi wilayah yang mampu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan diberikan insentif dan sebaliknya disinsentif  bagi wilayah yang tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi pembakar hutan dan lahan. Dengan kata lain perlu diberikan contoh hukuman yang jelas bagi pelaku pembakaran baik bagi perorangan maupun perusahaan. Misalnya dengan memberikan sanksi denda yang tinggi, pencabutan ijin operasi, dan sebagainya yang diharapkan dengan demikian akan membuat efek jera pelaku pembakaran hutan dan lahan. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran  Lahan dan atau Hutan secara jelas menyebutkan sanksi bagi para pelaku pembakaran. Aparat penegak hukum harus pro aktif mencari dan memproses pelaku pembakaran yang berakibat pada kerusakan lingkungan secara luas.

Keempat, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan tentang tanggungjawab perusahaan terhadap konsesi yang dimiliknya jika terjadi kebakaran. Perusahaan harus bertanggung jawab dan diberi sanksi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam cakupan wilayah konsesinya. Perusahaan tidak hanya berhak mengambil keuntungan dari konsesi yang dikelolanya tetapi juga harus bertanggung jawab dan wajib menjaga agar konsesinya bebas dari aktivitas kebakaran hutan dan lahan. Jika ada, perusahaan harus menanggung dampak yang ditimbulkan, sehingga sudah perusahaan dimaksud seharusnya menyediakan dana on call untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di konsesinya.

Kelima, pemerintah harus mengeluarkan larangan pembakaran lahan pada kawasan tertentu misalnya pada kawasan bergambut. Kebakaran hutan dan lahan pada kawasan bergambut sulit dipadamkan. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun pada lapisan permukaan sudah tidak titik api, tetapi pada kawasan bergambut lapisan di bawahnya masih terbakar. Dari kebakaran hutan dan lahan pada kawasan bergambut inilah “teror asap” yang cukup besar dihasilkan.

Keenam, menjalin kerjasama dengan negeri tetangga dalam menanggulangi “teror asap”. Karena sesungguhnya “teror asap” yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia saja. Dalam kondisi normal hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia telah memproduksi oksigen yang secara bebas juga dinikmati oleh negara tetangga. Tidak semestinya negara tetangga tidak serta merta mengkambinghitamkan pemerintah Indonesia tetapi juga harus ikut memberikan solusi atas musibah kebakaran hutan dan lahan itu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa “teror asap” juga berasal dari kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan. Maka sudah semestinya “teror asap” tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi kehutanan saja. Institusi yang mengurusi bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya. Badan Koordinasi Penyuluhan di tingkat provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota juga memiliki andil yang cukup besar untuk menyampaikan pesan betapa pentingnya untuk tidak membakar. Begitu pula dengan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang juga dapat berperan secara maksimal dalam penanggulangan bencana termasuk di dalamnya bencana kebakaran hutan.

Benarkah membakar hutan dan lahan sebagai bagian dari sebuah kearifan lokal ? Membakar sebagai sebagai sebuah kearifan lokal perlu ditinjau lagi eksistensinya. Karena dengan membakar ternyata dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan kemudharatan luar biasa. Oleh karena itu berbagai upaya tersebut di atas tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh elemen lain yang terkait, seperti lembaga non pemerintah, perusahaan swasta atau institusi bisnis lainnya dan masyarakat. Dengan demikian upaya-upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan khususnya dalam menghentikan “teror asap” harus menjadi komitmen bersama dan merupakan kerjasama yang harmonis antara elemen-elemen tersebut. Semoga.***

*) Kasi Pemanfaatan Tahura Sultan Adam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>